Kadis DISKOP Kabupaten Bima Menyerahkan Peralatan Tata Boga Untuk UKM

" Peralatan Tata Boga ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sangat besar untuk kemandirian dan Kemajuan usaha UKM di Kabupaten Bima." demikian kutipan pengarahan Kadis DISKOP dan UMKM Hj. Maesyarah, SE yang mewakili Bupati Bima kepada 25 orang yang mewakili kelompok/ wirausaha baru. Dalam pengarahannya Kepala Dinas juga menitipkan harapan dan rangsangan perubahan untuk kesejahteraan dari sisi ekonomi karena menurutnya bahwa Pemerintah Daerah akan terus berupaya lebih maksimal lagi dalam memperhatikan  keinginan masyarakat terlebih lagi bagi mereka yang mau berusaha meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. 

Penerima Hibah Peralatan Tata Boga adalah UKM-UKM yang telah mengikuti Palatihan/ Diklat Pengolahan Produk Unggulan Daerah.

DISKOP dan UMKM Kabupaten Bima Mengadakan Pelatihan Wirausaha Baru

Wirausaha Baru yang ada di Kabupaten Bima sekarang sudah mencapai 9.800 setidaknya itu yang sudah masuk dalam Database Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima. Pendataan Wirausaha Baru terus dilakukan sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah untuk mengetahui keadaan masyarakat dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada.

Dalam laporannya Syarif Marhal, SH Kabid Pemberdayaan UKM menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini adalah sebagai wadah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia dan menumbukan semangat, perubahan sikap, perilaku, etos kerja, kemandirian serta meningkatkan kemampuan, wawasan, pengetahuan dan keterampilan bagi pengolahan Produk Unggulan Daerah ( PUD ).

Pelatihan Pengolahan Wirausaha Baru berlangsung selama 3 Hari yakni dari tanggal 25 s/d 27 Nopember 2013 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Bima yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Bima. Dalam sambutannya Drs. H. Abdul Wahab menyampaikan harapan yang besar agar Diklat singkat ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyrakat, lanjutnya UMKM merupakan primadona sebagai salah satu dari sekian banyak upaya mencukupi kebutuhan hidup kaitan dengan hal itu maka untuk mengoptimalkan hasil dalam pengelolaannya, pemerintah daerah Kabupaten Bima telah menetapkan program kegiatan Diklat Pengolahan Produk Unggulan Daerah untuk UMKM dan Wirausaha Baru.

Senada dengan Sekda, Hj. Maesyarah, SE selaku Kepala Dinas mengharapkan hal yang sama agar seluruh peserta mampu memanfaatkan dengan baik dan bisa menerapkannya sebagai peluang untuk mengembangkan usahanya. Apa yang diperoleh dari pelatihan ini jangan terpaku pada metode dari tutor, harus ada kreasi dan inovasi agar hasilnya bisa menarik dan memberikan nilai jual yang tinggi.

Diklat Pengolahan PUD ini rencananya akan dilanjutkan lagi dengan mengundang kembali Wirausaha Baru yang nantinya akan menjadi Anggkatan ke-II. Pelaksanaan Diklat itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 Nopember 2013. [r-r]

Diklat Gerakan Koperasi Kecamatan Sape dan Lambu

Tanggal 13 s/d 14 Oktober 2013 Gerakan Koperasi Kecamatan Sape dan Lambu melaksanakan Diklat untuk Pengawas, Pengurus dan Anggota sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM untuk dapat menghadapi tantangan masa depan Perkoperasian Indonesia. 5 Koperasi iktu serta dalam kegiatan ini diantaranya; KPRI USKI; KPRI Amanah, KPRI Ikhlas dan KPRI Fajar.

Dinamika Koperasi di paparkan oleh Narasumber yang berasal dari Dinas koperasi dan UMKM juga dari Dekopinda kepada 175 peserta Diklat. " Saya sangat bangga dengan besarnya antusias peserta dan sungguh diluar dugaan, bayangkan saja peserta-peserta ini sebagian besar adalah orang-orang tua dan guru-guru dan mereka masih bisa menyempatkan diri untuk belajar dan ambil bagian dalam kegiatan ini". begitu kutipan dari pernyataan Abdul Thalib Sekretaris KPRI USKI.

Melalui sambutannya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima yang diwakili oleh Sekretasinya Ir. Bahtiar menyampaikan mimpi dan harapran Koperasi kedepan yakni menjadi lebih maju dan mampu menyelsaikan permasalahan-permasalahan ekonomi Anggota maupun masyarakat Sape dan Lambu. Dilat berlangsung selama 2 hari ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh peserta diklat karena selain ilmu manajemen koperasi mereka juga mendapatkan materi Akuntnasi Dasar yang di paparkan oleh Sekretris DEKOPINDA Yasin H. Usman.

Suasan diskusi dari sosialisasi Undang-Undang No 17 tentang Perkoperasian tidak kalah menariknya untuk dicermati, banyak dinamika dan presepsi yang harus diluruskan agar penerapan undang-undang tidak salah arah. A Samad S.Sos dan H. Ir. Zainuddin secara silih berganti memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta diklat.

Kegitan-kegiatan seperti ini harus juga di laksanakan di koperasi-koperasi lain karena banyak hal yang menjadi dan perlu perhatian khusus tidak hanya memanfaatkan kemudahan-kemudahan dalam berkoperasi tetapi membentuk karakter dan penambahan wawasan adalah hal yang tidak kalah pentingnya. begitu yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sape.

Jayalah Koperasi Indonesia.[r-r]

Bupati Bima Membuka BBGRM Tahun 2013

Melalui sambutannya di sela pembukaan BBGRM di Kecamatan Bolo, Bupati Bima menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema BBGRM tahun 2013. Ferry Zulkarnain ST memberikan beberapa pandangan sebagai pegangan bagi siapapun yang akan menjalankannya. " Ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sebuah daerah yang pertama adalah Memproyekkannya, kedua melalui Padat Karya dan ketiga melalui gotong royong." Mari kita ulas secara singkat satu persatu 3 hal tersebut ungkapnya.

Pertama
Memproyekkan sesuatu dalam membangun atau mengembangkan sebuah kawasan dibutuhkan mekanisme yang rumit dan butuh waktu sehingga pada saat kita membutuhkannya butuh waktu yang lama pula untuk menikmatinya.

Kedua
Melalui Padat Karya pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana anggaran menyediakan segala bentuk bahan untuk membangun kawasan dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan atau dengan kata lain Pemerintah memberikan Upah kepada masyarakat. Sebenarnya hal ini akan lebih tepat jika pola BLSM ( Bantuan Langsung Tunai Masyarakat ) di Konversi kedalam Pola Padat Karya

Ketiga
Hal yang terakhir ini adalah yang perlu dikembangkan, Gotong Royong yang menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun perlu dan selau harus di kembangkan. Dalam hal ini kapanpun masyarakat ingin membangun dengan semangat swadaya dengan bergotong royong pemerintah dalam hal ini mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berbagai macam bentuk bantuan untuk mewujudkan keinginan masyarakat

BBGRM berlangsung cukup meriah dihadiri oleh SKPD masing-masing Dinas dan dikuti oleh seluruh Pegawai dan Staf. Dinas Koperasi dan UMKM yang dikomandani oleh Hj. Maesyarah Bsc tanpa terkecuali juga membawa seluruh pasukannya. Pada saat pelaksanaannya nanti Dinas Koperasi dan UMKM mendapat lokasi yang kebetulan merupakan Wilayah Binaannya antara lain, Wawo, Langgudu dan Parado.

Harapan dari seluruh unsur dan pelaksana dari BBGRM Tahun 2013 adalah bagaimana Kontribusi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memupuk kebersamaan kita sebagai Aparat Pemerintah. [r-r]

Foto Kegiatan Klik di Sini 

KPRI Usaha Kita Sape Sukses Melaksanakan RAT Tahun Buku 2012

Ketua USKI Fadil Mansyur A.Ma.Pd saat penyampaian Pertanggung Jawaban Pengurus dalam RAT yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Sape tidak dapat menutupi kebanggaannya terhadap lembaga yang di kelolanya, betapa tidak USKI mampu menyelenggarakan sebuah hajatan besar yakni Rapat Anggota Tahunan lebih awal. " Kita sebagai gerakan koperasi diberi waktu sampai dengan bulan Maret pada setiap tahunanya untuk melaksanakan RAT dan Alhamdulilah kita dapat melaksanakan RAT pada bulan Januari tahun 2013.

Dalam Laporannya Ketua USKI mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bima selaku pembina Koperasi " Karena hubungan dan kerjasama yang baik selama ini telah memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan USKi pada khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya." demikian ungkap Fadil Mansyur A.Ma.Pd.

Dalam kesempatan yang sama pula A. Samad S.Sos sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas Koperasi mengatakan " Rapat Anggota Tahunan merupakan wadah untuk mengevaluasi kinerja pengurus sekaligus sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemajuan koperasi, karena itu RAT merupakan keawajiban pengurus untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama tahun buku berjalan sebagaimana yang diatur dalam UU Koperasi No : 25 tahun 1992 " dan KPRI USKI sudah masuk dalam kategori " Sehat ". Kami sebagai pembina juga menyampaikan terima kasih kepada USKI karena sudah mensukseskan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat terutama anggota koperasi. [r-r]

* Berita ini seharusnya diterbitkan Bulan Januari 2103

Foto Kegiatan Klik Disini

PT. JAMKRIDA dan BANK NTB Siap Mendukung Pengembangan UMKM di NTB

Bertempat di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, Dinas Koperasi Provinsi NTB yang diwakili oleh Kabid Pembiayaan,  PT. JAMKRIDA NTB BERSAING bersama dengan PT. BANK NTB Mensosialisasikan Penjaminan Kredit Daerah kepada perwakilan Gerakan Koperasi dan Kelompok Usaha sebagai bentuk pemberian pemahaman dan mekanisme pengajuan kredit untuk mengembangkan usaha. Hal ini dilakukan sebagai sebuah torbosan untuk mewujudkan komitmen PT. JAMKRIDA NTB BERSAING dalam mendukung program Pemerintah NTB dalam pengembangan UMKM ( Social Benefit ).

Dalam pemaparan singkatnya Ruslan Haerani SH MH Kabid Pembiayaan mengatakan bahwa saat ini NTB mentargetkan penciptaan 100.000 Wira Usahawan Baru pada tahun 2013. Lanjutnya bahwa " Wira Usahawan Baru ini tidak hanya DICIPTAKAN tetapi harus DIKEMBANGKAN guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja."

PT. BANK NTB selaku mitra Perbankan yang diwakili langsung oleh membeberkan mekanisme program pemberian kredit kepada UMKM yakni yang dalam prosesnya dilakukan oleh PT. JAMKRIDA sebagai Penjamin Kredit kemudian di Integrasikan serta di sinergikan dengan Program pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh SKPD. " Sinergi dan Integrasi " yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam PERGUB NTB Nomor : 2 Tahun 2013 yakni memuat peran SKPD, Bank NTB dan Jamkrida dalam pemberian dan penjaminan kredit kepada UMKM.

Diakhir Sosialisasi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Hj. Maesyarah mengatakan bahwa banyak UMKM yang memiliki usaha yang bagus tetapi sulit untuk berkembang karena keterbatasan modal. Akses UMKM untuk mendapatkan modal (kredit) diperbankan sangat sulit karena pelaku UMKM tidak memiliki agunan (jaminan) atau agunannya kurang memadai. untuk mengatasi masalah tersebut adalah diperlukannya lembaga atau perusahaan penjamin kredit. [r-r]

Upacara HUT RI ke 68 Diskop dan UMKM Kab. Bima Berlangsung Hikmat

Hari ini, Sabtu 17 Agustus 2013 Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Hj. Maesyarah B.sc memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Republik Indonesia tahun 2013 di lapangan kantor Diskop dan UMKM Kabupaten Bima. Upacara dimulai pukul 07.00 WIB, diikuti oleh seluruh karyawan Diskop. 

Melalui sambutannya Hj. Maesyarah menugucapkan terima kasih kepada seluruh staf, karyawan dan karyawati yang sudah menjalankan amanah dengan baik dan melalui momentum kemerdekaan ini mengharapkan kepada seluruh Tingkat jabatan agar dapat meningkatkan lagi kinerja dan memberikan kemampuan terbaik dalam menjalankan tugas masing-masing.

Upacara 17 Agustus dilaksanakan di masing-masing Dinas adalah rangkaian kegiatan yang akan dilanjutkan dengan mengikuti Upacara dan detik-detik Proklamasi di kecamatan Woha. Kegiatan yang diselenggarakan setahun sekali ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai momentum perubahan segala pola sikap masing-masing individu dalam memahami konteks kemerdekaan yang jika di terapkan dalam segala aspek kehidupan dan mengembang tugas serta tanggung jawab.

Menkop dan UKM: Target Jumlah Koperasi Terlampaui Lebih Awal

Jumlah koperasi Indonesia yang ditargetkan mencapai 200.000 pada 2014, telah terlampaui setelah pada tahun ini angkanya tercatat sebanyak 200.808 unit atau pencapaiannya terlaksana lebih awal dari rencana.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, menjelaskan hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66 petang ini, Jumat (12/7) di Halaman Kantor Gubernur, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

“Pertumbuhan koperasi bersama jumlah anggotanya harus diiringi dengan pertumbuhan kualitas koperasi. Oleh karena itu, pemerintah terus melaksanakan gerakan revitalisasi koperasi,” katanya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Menkop, pertumbuhan jumlah koperasi tersebut diiringi peningkatan jumlah anggota koperasi. Pada 2009 jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 29.240.271. Sedangakan, pada tahun ini jumlahnya sudah mencapai di atas 30 juta. Tepatnya 34.685.145 orang.

"Pada 2009, jumlah koperasi Indonesia masih tercatat sebanyak 170.411, sedangkan pertumbuhannya sampai Juni 2013 sangat mengejutkan, karena sudah berhasil melampaui target 2014."

Tampak hadir pada Harkopnas 2013, antara lain Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Syarif Siutardjo, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Menurut Menkop, salah satu implementasi permintaan dari Presiden  pada Harkopnas 2011, disahakannya Undang-undang Nomor 17 Tentang Perkoperasian pada 29 Oktober 2012. Undang-undang ini mampu memberikan kemudahan serta kreativitas untuk mendorong pertumbuhan koperasi.

Harapan ke depan jelas Menkop, pada 2014 Indonesia bisa menempatkan tiga unit koperasinya menjadi skala besar atau internasional. Melihat perkembangan jumlah koperasi tersebut, Sjarifuddin Hasan optimistis bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada kesempatan itu juga diserahkan fasilitasi dan dukungan pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM).

Pembiayaan bagi pengembangan usaha itu masing-masing diserahkan secara simbolis kepada KUMKM sebagai debitor. Turut menyerahkan dana usaha tersebut di antaranya Direktur Utama LPDB dan Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir.

18 Koperasi Difasilitasi Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi

Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini memfasilitasi sebanyak 18 koperasi untuk berperan serta dalam program ketahanan pangan nasional melalui proyek pengaman ketersediaan sarana produksi pertanian komoditas pupuk bersubsidi.

Braman Setyo, Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan keikutsertaan 18 koperasi itu melengkapi kekuatan koperasi sebelumnya yang lebih dulu mendukung program ketahanan pangan nasional. 

”Sampai saat ini sudah tercatat 111 koperasi yang kami fasilitasi untuk mendukung pengamanan sarana produksi (saprodi) khususnya menyediakan saprodi untuk pupuk bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/7/2013).

Dukungan atas pengaman dan ketersediaan saprodi itu ditempuh melalui pemberdayaan atau memperkuat koperasi penyalur. Adapun bentuknya dalam bantuan dana yang besarannya mencapai Rp100 juta per unit.

Dia menjelaskan pemberdayaan koperasi menjadi penyalur saprodi itu dimulai sejak 2006 dengan jumlah koperasi yang ikut sebanyak 51 koperasi yang tersebar di daerah-daerah sentra industri padi di Tanah Air.

"Syarat menjadi koperasi penyalur pupuk bersubsidi adalah perusahaan distributor.Yang pasti mereka bukan pedagang pupuk biasa". [r-r]

Diskop Kabupaten Bima Melaksanakan Rapat Terbatas Penguatan Kelembagaan

Peran serta Koperasi yang juga merupakan Pilar ekonomi kerakyatan tetap akan dibutuhkan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri lagi peran serta Gerakan Koperasi sangat menentukan arah perekonomian Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus menerus melakukan koordinasi dengan seluruh Gerakan Koperasi dengan memanfaatkan Profesionalitas Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL ) yang sudah lebih kurang 2 tahun sudah mengabdikan diri untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Gerakan Koperasi baik pengelolaannya maupun pemahaman dalam berkoperasi.

Agenda Rapat kali ini membahas :

1. Permasalahan di KUD " Oi Roko " Kecamatan Monta
2. Ekspansi Koperasi PRIMKOPPABRI ke Wilayah Kabupaten
3. Permasalahan di KUD Puncak Kecamatatan Wawo
4. Permasalahan di KUD Angkasa Kecamatan Wawo
5. Permasalahan di KPRI Karya Bahari Kecamatan Sape
6. Permasalahan di KOPPAS Temba Romba Kecamatan Lambu

Banyak hal telah diputuskan dan dicarikan sejumlah penyelesaian untuk permasalahan-permasalahan yang ada. " Kita harus mampu menjadi pembina yang baik dan berbuat tanpa mengenal lelah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai Aparatur Pemerintahan. " begitu harapan Ir. Bahtiar selaku Sekretaris Dinas Koperasi yang juga hadir dalam Rapat Tersebut. [r-r]