Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66, yang dipusatkan di Mataram, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat sore (12/7).
"Untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan perekonomian global, dengan cara lebih peduli, lebih berpihak, dan lebih menggerakan ekonomi yang berbasis pada rakyat, yakni koperasi dan usaha kecil menengah," kata Presiden
Menurut Presiden, kesenjangan perekonomian global melahirkan keragaman yang sangat dirasakan terutama orang yang masih miskin. lanjut Presiden, jika diserahkan pada hukum pasar yang berlaku dalam perekonomian dunia seperti saat ini maka yang dikhawatirkan adalah ekonomi makin tumbuh di seluruh dunia, tapi pertumbuhan itu kurang adil dan kurang merata.
"Kalau itu terjadi maka kesenjangan antara yang kuat dan lemah, antara kaya dan miskin, antara yang maju dan belum maju akan semakin melebar," ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak agar tidak membiarkan hukum perekonomian global yang sering tidak menghadirkan keadilan, dan tanpa koreksi.
"Kita sendiri yang harus melakukan segala sesuatunya demi keadilan dan pemerataan ekonomi di negeri kita sendiri," ujarnya.
Presiden sependapat bahwa Pancasila yang dimiliki Indonesia disertai nilai-nilai yang dianut, diyakini akan dapat mencegah kesenjangan yang makin melebar.
Negara, pemerintah, dan semua pihak, termasuk koperasi harus berjuang sekuat tenaga untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan, dengan cara lebih peduli, lebih berpihak, dan lebih menggerakan ekonomi yang berbasis pada rakyat, yakni koperasi usaha kecil menengah.
"Kalau koperasi tumbuh baik, usaha mikro kecil menegah tumbuh baik, gerakan koperasi dan UKM maju, percayakan distribusi pertumbuhan ekonomi akan bisa menjangkau ke celah-celah ke pelosok-pelosok Tanah Air," ujarnya.
Menurut Presiden, usaha besar memang diperlukan, BUMN dan BUMD diperlukan agar ekonomi nasional terangkat naik, maka negara dapat penghasilan dan pendapatan yang tinggi untuk tujuan pembangunan.
"Saya tahu, persoalan yang dihadapi koperasi dan UKM antara lain permodalan, atau modal usaha. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten akan terus menyalurkan kredit usaha rakyat, dan kredit lain sesuai aturan yang berlaku agar tidak ada persoalan apa pun yang menyangkut modal usaha," ujarnya.
Kepala Negara menyebut persoalan lainnya, yakni promosi, pengelolaan dan aspek-aspek teknis, yang diperlukan oleh koperasi dan UKM agar dapat tumbuh baik.
Pada kesempatan itu, Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid juga hadir dalam acara itu.
0 comments:
Post a Comment